Dampak yang ketiga yakni adanya peralihan risiko. Sesuai dengan kebijakan yang diatur pada Pasal 1237 KUH Perdata bahwasannya apabila debitur atau pihak yang ada dalam sebuah perjanjian lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka Ia harus menanggung segala kerugian yang ada.
Waktu itu saya ke pengadilan dulu, tapi ada syarat berkas-berkas harus dilegalisir di Pos Pusat. Jadi terpaksa balik lagi dan mengurus ke kantor pos.
Jika terjadi kesalahan dalam penulisan nama dalam akta kelahiran, kamu perlu segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Berikut adalah cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki akta kelahiran yang salah nama:
Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur baru dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila telah ada pernyataan lalai. Dalam hal ini, pernyataan lalai tidak hanya digunakan untuk menetapkan suatu tindakan wanprestasi, tetapi juga menentukan hak-hak kreditur.
FIRMA HUKUM & KANTOR PENGACARA ABR adalah pengacara/ advokat yang sangat profesional dalam menangani kasus kasus besar di wilayah banten dan beberapa kota besar di indonesia kami memberikan pelayanan jasa hukum yang sangat ahli dan terpercaya sehingga kami sangat di kenal dan berkembang pesat dalam setiap bulan dan setiap tahun nya sehingga tidak ada yang meragukan kami oleh karena nya kemajuan dan pelayanan kami sangat di percaya oleh para pencari keadilan
Online Training course System belajar hukum terbaik secara on the web dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.
Trie Aprilia Halo, April di sini! Melalui artikel-artikel yang saya tulis, saya mengedepankan informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga artikel yang Anda baca dapat membimbing Anda untuk pemahaman yang lebih baik.
Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji penetapan ahli waris dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
Wanprestasi terjadi dalam konteks hubungan kontraktual di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk saling memenuhi kewajiban tertentu.
Didukung oleh tenaga-tenaga muda berbakat dan memiliki pengetahuan yang baik di bidang hukum, AAIL & Co berkomitmen untuk menjadi ruang alternatif dalam menciptakan perspektif baru mengenai Hukum di Indonesia.
adalah persoalan hukum perdata subyek hukum, baik perseorangan atau badan hukum, diajukan dalam bentuk permohonan oleh subyek hukum/pemohon untuk diselesaikan atau ditetapkan pengadilan.
Salah satunya yaitu kurangnya rasa tanggung jawab, ketidaksanggupan memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah dibuat, tidak mau mengambil risiko, sampai dengan berubah pikiran.
Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
Pembagian mutlak ini dalam hukum perdata dikenal dengan istilah legitime portie (Pasal 914 KUHPer), yang menjelaskan: